Mahasiswa Yogyakarta Berunjuk Rasa di Depan Gedung DPRD DIY, Tuntut Pendidikan Gratis Hingga Kecam UU Cipta Kerja
Jakarta - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY yang tergabung dalam Aliansi Yogyakarta Menggugat (AYM) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY pada hari Kamis (13/04/2023). Tujuan dari aksi ini diantaranya adalah untuk menuntut pemerintah DIY memberikan pendidikan gratis di wilayah ini.
Koordinator Umum aksi, Ali Mansur, dalam orasinya menyatakan bahwa DPRD DIY seharusnya lebih memahami dan mengerti mengenai pendidikan, karena Yogyakarta merupakan tempat asal Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ali juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip Ki Hadjar Dewantara harus menjadi pegangan para pemimpin di Indonesia.
“Berbicara mengenai pendidikan, saya rasa dewan DPRD Daerah Istimewa Yogykarta lebih paham tentang pendidikan, karena Ki Hadjar Dewantara lahir disini, “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut wuri handayani, itu yang harus dipegang oleh pimpinan kita”, ujar Ali dalam orasinya di depan para anggota DPRD DIY.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyambut mahasiswa dan menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak ingin dianggap sebagai hierarki.
“Saya menerima aspirasi kalian, ya, ini penting jangan sampai kita di anggap hierarki”, kata Nuryadi kepada para massa aksi.
 |
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, saat menemui para mahasiswa di depan gedung utama DPRD DIY, (13/4/2023). (Foto: Abdul Harist) |
Ia juga mengkalrifikasi dan meminta maaf atas ketidakhadirannya saat aksi unjuk rasa sebelumnya pada 3 April lalu. Ia menyebutkan para mahasiswa tidak memberi tahunya.
Saya tidak pernah menghindar dari pada kedatangan mahasiswa, tetapi kita sebagai orang timur, mahasiswa tidak pernah memberikan pemahaman kepada kami bahwa mau datang kepada kami”, tambah Nuryadi.
Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa ini adalah bentuk protes dari mahasiswa terhadap empat poin, yaitu pendidikan gratis di DIY, mengecam keputusan pemerintah dalam produk Undang-Undang Cipta Kerja, dan menuntut agar pemilu tidak ditunda.
